Kondisi itu, lanjut Azis, kerap memicu ketidakpercayaan jika dibiarkan terlalu lama. Karena itu, ia melihat kehadiran presiden di ruang publik bersama buruh menjadi langkah untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
Azis menekankan, buruh merupakan kelompok yang paling terdampak langsung oleh kebijakan negara. Mulai dari isu upah minimum, status kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia juga menyoroti pentingnya keberanian negara dalam menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Menurutnya, kedua hal itu tidak seharusnya dipertentangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara yang kuat justru adalah negara yang mampu menyeimbangkan keduanya tanpa mengorbankan martabat manusia,” tegasnya.
Di sisi lain, Azis mengingatkan bahwa komitmen politik tidak boleh berhenti pada simbol dan pernyataan. Ia mendorong agar keberpihakan tersebut diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur.
Menurut dia, seluruh elemen pemerintah harus memiliki arah yang sama dalam melindungi rakyat kecil. Mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah, harus selaras dalam menjalankan kebijakan.
“Jika presiden berbicara tentang keberpihakan kepada buruh, maka seluruh jajaran pemerintah harus memastikan hal itu benar-benar terwujud dalam kebijakan,” pungkasnya.
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
