“Data menjadi pijakan untuk memetakan persoalan, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Handini.
Skema Sewa dan Peningkatan Kualitas
Pemkot menyediakan opsi tempat tinggal sewa bagi warga kurang mampu. Kota Magelang kini mengelola tiga rumah susun serta dua rumah deret sewa.
Kepala Disperkim Kota Magelang Bowo Adrianto menyebutkan sewa menjadi solusi terjangkau. Langkah ini diambil karena wilayah perkotaan memiliki keterbatasan lahan.
“Tidak semua persoalan perumahan harus dijawab dengan pembangunan rumah baru. Hunian sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak dan terjangkau,” jelas Bowo.
Selain sewa, pemda menangani masalah backlog hunian Kota Magelang melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Dana APBD disalurkan sebesar Rp15 juta untuk tiap unitnya.
Bantuan perbaikan ini dialokasikan untuk pembelian bahan serta upah tukang. Pemerintah menargetkan perbaikan 1.204 unit rumah dalam kurun 2022 hingga 2025.
“Penanganan RTLH kami arahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan,” tutur Bowo.
Penulis : A. Nandar
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
