Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut 2025 sebagai momentum penting bagi sektor pupuk nasional. Deregulasi distribusi dinilai akan mempermudah akses petani.
“Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melakukan deregulasi distribusi pupuk. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk, dan efisiensi yang kami capai akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga 20 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmen untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Wakil Bupati Magelang Sahid menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang memainkan harga.
“Kami ingin memastikan setiap pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak demi mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden,” kata Sahid.
Sahid menyebut Magelang memiliki potensi pertanian yang besar dengan luas lahan pertanian sekitar 81.636 hektare. Daerah ini juga dikenal sebagai salah satu sentra pengembangan padi organik melalui program UPLAND.
Pemkab Magelang berharap melalui rembuk tani ini, petani memahami perubahan kebijakan HET serta mekanisme penebusan pupuk yang lebih mudah hanya dengan menggunakan KTP.
Pemerintah daerah juga memastikan distribusi pupuk di Magelang tetap berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan musim tanam.
Penulis : Hamdan Abror
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
