Zulhas meyakini, efisiensi yang dihasilkan dari Perpres 113/2025 akan berdampak langsung pada kinerja Pupuk Indonesia. Selain memastikan distribusi pupuk bersubsidi sesuai prinsip 7 Tepat, efisiensi juga membuka ruang penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Tidak hanya itu, hasil efisiensi tersebut juga diproyeksikan untuk mendukung pembangunan tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan.
“Pabrik pupuk sudah tua-tua. Ada yang sudah berumur 50 tahun. Makanya harus diganti yang baru agar bisa lebih efisien. Sehingga harga bisa lebih murah, dan petani yang akan menikmati manfaatnya,” kata Zulhas.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai tahun 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah tata kelola pupuk nasional. Perubahan kebijakan distribusi membuat pupuk bersubsidi bisa ditebus petani sejak awal tahun.
“Kemudian dengan terbitnya Perpres 6/2025 memberikan ruang kepada Pupuk Indonesia untuk lebih efisien. Sehingga efisiensi itulah kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon Harga Eceran Tertinggi (HET) 20 persen,” ujarya.
Rahmad juga mengapresiasi terbitnya Perpres 113/2025 yang dinilai semakin memperkuat upaya efisiensi perusahaan. Ia memastikan Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi BPK yang tertuang dalam IHPS I 2025 dengan periode pemeriksaan 2022 hingga Semester I 2024.
Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus menjaga kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Penulis : Hamdan
Editor : A. Nandar
Halaman : 1 2
